Inilah Paradigma Baru Perwakafan di Indonesia

Web Hosting
DENPASAR (Wakaf Al-Azhar) - Sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hukum di Indonesia, wakaf yang merupakan produk ijtihad telah mengalami perubahan yang signifikan. Pada penghujung tahun 2004 Indonesia telah mengesahkan undang undang wakaf yang merupakan titik awal paradigma baru tentang pemahaman wakaf di Indonesia. Diantara beberapa perkembangan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  adalah tentang harta wakaf, institusionalisasi wakaf dan manajemen pengembangan wakaf.

Paradigma baru tentang harta wakaf dapat dilihat Pada Bab II  Bagian Ke-enam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak; dan benda bergerak. Benda tidak bergerak bisa berupa tanah, bangunan dan tanaman yang semuanya berhubungan dengan tanah.

Sedangkan benda wakaf  bergerak adalah harta benda yang tidak boleh habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia dan surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan harta bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bagian ini telah mengesahkan wakaf  produktif dan wakaf uang.

Undang undang ini merupakan suatu loncatan dalam pemahaman fiqh Islam, di mana barang yang habis jika dibelanjakan seperti uang dan surat berharga bisa ditanggulangi dengan sistem modern yaitu lembaga penjamin. Lembaga penjamin dapat melestarikan harta pokok wakaf untuk mengantisipasi jika mengalami pailid (iflas) pada saat pengelolaan dan pengembangannya.

Institusionalisasi Harta wakaf dapat dilihat pada Bab VI yang mencantumkan Badan Wakaf Indonesia. Maka pengembangan harta wakaf di Indonesia didaftar dan diatur oleh suatu lembaga yang khusus menangani wakaf. Persepsi tentang wakaf yang dikelola oleh individu dan tradisional akan bergeser kepada lembaga atau organisasi yang modern dan dijamin oleh undang-undang. Institusi wakaf nantinya akan menjawab kebekuan komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain guna pengembangan harta wakaf.

Perubahan paradigma manajemen pengembangan wakaf dapat dilihat pada Bab V yang mengupas tentang pengembangan harta wakaf. Pengelola (nazhir) wakaf bisa dari individu yang cukup syarat, organisasi sosial keagamaan dan bisa dari lembaga hukum. Artinya, pengelola harta wakaf bisa dilakukan secara kolektif sesuai dengan perkembangan zaman. Di mana badan usaha dan pengembangan usaha masa sekarang ini dikelola secara kolektif dan professional.

Pasal 16 ayat (1)disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.Pada ayat (3)Pasal 16 disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa;  benda bergerak lain sesuai dg ketentuan syari’ah dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.  

Dalam Undang-Undang Tentang Wakaf ini, wakaf uang juga diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 UU tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Kementerian Agama.

Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakaf yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2)  Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) Pasal yang sama bahwa sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari’ah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Perbedaan spesifik tentang wakaf yang diatur pada Pasal 28 sampai Pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keluangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI.

Dalam keputusan Menteri Agama RI telah menetapkan delapan LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yaitu BNI Syaria’ah, Bank Mu’amalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Jogya Syaria. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertfikat. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia, sertifikat dapat diberikan kepada wakif yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal usul uang dan identitas lengkap wakifnya.

Dalam Undang-undang Tentang Wakaf  disebutkan  perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia tersebut berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan (Pasal 48).

Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Adapun ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah, baik Pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.

Dalam Pasal 50 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia. Wakaf dalam paradigma yang baru ini lebih mengedepankan unsur produktifnya dan sumber ekonomi umat dari pada wakaf yang hanya untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan penyediaan sarana ibadah murni ('ibadah mahdlah).[Adhes Satria]

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Inilah Paradigma Baru Perwakafan di Indonesia"

Post a Comment