Breaking News
Loading...
  • Dunia
  • Nasional
  • Daerah

dunia

Daerah

Dunia

Berita Terbaru

Selasa, 26 Februari 2013
no image

Potensi Wakaf Uang di Sulteng Mencapai Rp 2,4 T

Palu - Selain tanah, kini uang juga boleh diwakafkan. Meski sudah lama, banyak masyarakat yang belum mengenal aturan ini. Misalnya di Sulawesi Tengah. Wakaf uang masih belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Padahal, bila masyarakat juga gemar berwakaf uang, tentu akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Mohsen Alidrus, belum lama ini di Palu. Ia menyatakan, pemerintah daerah perlu menggalakkan gerakan sadar wakaf uang sebagai salah satu solusi pemberdayaan ekonomi umat."Wakaf uang bukan insrumen baru, tapi sudah ada sejak lama. Selama ini masyarakat hanya mengenal wakaf tanah, padahal wakaf uang ini sangat membantu masalah ekonomi kita," kata Mohsen.

Ketua Dewan Tanfidz Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah itu mengatakan, saatnya sekarang pemerintah dan masyarakat untuk menggali wakaf uang. Wakaf uang ini kata Mohsen belum begitu dikenal di tengah masyarakat, sebab selama ini hanya dikenal dengan wakaf harta berupa tanah dan gedung. "Wakaf uang dapat membangkitkan ekonomi globalm Wakaf tunai juga dapat guna menghindari kapitalisme global," kata Mohsen.

Dia mengatakan, tahun lalu pemerintah telah mencanangkan gerakan zakat bahkan sudah terbit Perda Zakat. Namun perlu lagi digalakkan gerakan sadar wakaf uang. Mohsen memperkirakan, potensi wakaf uang di Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk dua juta jiwa dengan rata-rata kontribusi satu orang Rp100 ribu bisa mencapai Rp2,4 triliun pertahun. (Adha/antara) (from ww.bwi.or.id)
Marissa Haque: Aset Wakaf Senilai Rp 590 Triliun Tidak Produktif

Marissa Haque: Aset Wakaf Senilai Rp 590 Triliun Tidak Produktif

Indonesia memiliki banyak aset wakaf berupa lahan yang tersebar di berbagai Indonesia. Namun aset wakaf tersebut tidak produktif karena lemahnya visi dan kemampuan para pengelola wakaf alias nazhir. Padahal nilai aset wakaf tersebut mencapai Rp 590 triliun.

Duta Waqf Fund, Marissa Haque Fawzi, mengutip sebuah studi yang dilakukan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2006), yang mengungkapkan jumlah unit wakaf yang terdata mencapai hampir 363 ribu bidang tanah, dengan nilai secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 trilyun! Ini setara dengan lebih dari 67 milyar dolar AS dengan asumsi kurs Rp 9.250/dolar.

“Paradigma yang keliru tentang wakaf menjadi kendala bagi pengelolaan wakaf di Indonesia, sehingga saat ini diperkirakan sekitar 76 persen wakaf di Indonesia tidak dikelola dengan baik”papar Marissa Haque pada Pelatihan Kewirausahaan Pengurus Masjid se-Jakarta, di Jakarta Islamic Center (JIC), Minggu, 28 Februari 2010.

Pelatihan yang dibuka oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta DR Zaki Mubarak, diikuti sebanyak 200 peserta dari pengurus masjid dan majelis taklim di lima wilayah di Jakarta: Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Kegiatan didukung Asuransi Bumiputera Syariah dan BTN Syariah.

Marissa mengajak pengembangan ekonomi rakyat dapat dimulai dari masjid. Dengan memanfaatkan aset masjid dan sekitarnya bisa terbangun sistem ekonomi rakyat yang terintegrasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia terdapat sekitar 800 ribu masjid jami. Masjid-masjid tersebut memiliki aset lahan berupa wakaf dan memiliki dana sosial dari sodakoh, infak, dan donasi lainnya. Bila aset dan dana tersebut dikelola dengan profesional, maka dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat.

Managing Director Waqf Fund Management, Guntur S Mahardika menjelaskan, masjid-masjid di Jakarta umumnya memiliki dana sosial (kas) dari sodakoh, infak, dan donasi mulai Rp 5 juta sampai miliaran rupiah. Bila saja diasumsikan terdapat 200 masjid yang masing-masing memiliki dana sosial Rp 5 juta, maka bila dikumpulkan diperoleh dana Rp 1 miliar. “Dana tersebut dapat digunakan untuk membangun tiga atau empat minimarket di sekitar masjid,”tuturnya.

Marissa Haque bersama Waqf Fund Management memberikan pelatihan kewirausahaan dengan tujuan agar para pengurus masjid bisa memiliki jiwa entrepreneurship, sehingga mereka mampu mengembangkan aset wakaf dan dana sosial yang dimiliki masjid tersebut. Waqf Fund mengajak para penglola wakaf untuk meningkatkan kemampuan berbisnis untuk mengembangkan aset-aset wakaf dan dana sosial.

sumber: http://marissahaque-ui-psktti.blogspot.com
no image

Waqf Fund Dukung Industri Perbankan Syariah

Bahrain - Lembaga wakaf di beberapa dunia kian meningkatkan perannya dalam mendukung dan mengembangan industri keuangan Islam. Salah satunya dilakukan oleh The Waqf Fund yang berbasis di Bahrain.

Demikian disampaikan oleh Khalid Hamad, Direktur Eksekutif Bank Sentral Bahrain bagian pengawasan perbankan, pada pertemuan tahunan Waqf di Bahrain, akhir pekan kemarin.

"Kami mendukung Universitas Bahrain, khususnya program studi tentang perbankan dan keuangan syariah. Program yang baru berdiri empat tahun ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mendukung industri keuangan Islam. Mereka adalah orang-orang yang kompeten dalam bidang perbankan, keuangan, akuntansi dan bisnis," katanya.

Selain itu, Waqf Fund juga mendukung Perpustakaan Shaikh Isa dalam refernsi buku-buku keuangan Islam untuk memfasilitasi para peneliti dan masyarakat umum.

Pertemuan tahunan waqf ini memilih juga memiliki agenda untuk memilih pengurus baru untuk masa tiga tahun. Pengurus yang telah bekerja selama tiga tahun ini dinilai baik dan memuaskan oleh lembaga auditor. Waqf Fund juga dinyatakan berhasil dalam menyelenggarakan berbagai pelatihan dengan menggalang kemitraan dengan berbagai pihak.

Semuanya bertujuan untuk untuk mengembangkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya perbankan Islam. "Hal ini dilakukan misalnya dengan mengadakan acara pelatihan dan memeberikan beasiswa studi kepada mahasiswa yang memperdalam dan meneliti tema-tema tentang keuangan Islam," pungkas Khalid Hamad. (gulfdaily/a)

sumber: http://bwi.or.id
PWNU Aceh adakan seminar Wakaf Produktif

PWNU Aceh adakan seminar Wakaf Produktif

ACEH BESAR – Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Aceh Kamis, (13/12/2012) Siang mengadakan seminar tentang wakaf produktif, acara ini dipusatkan di gedung Aula PB Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) persisnya di komplek Dayah Thalibul Huda Al-Aziziyah Gampong Bayu Lam Cot, Kecamatan Darul Imarah  Kababupaten Aceh Besar,

Dalam seminar ini pihak PW NU Aceh, menghadirkan 3 praktisi bidang wakaf sebagai pemateri yaitu, Guru Besar IAIN Ar-Raniry Prof.Dr.Tgk.H.Muslim Ibrahim,MA, Kementerian agama Aceh Drs. H. Mukzi Abdullah (Kasi Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenag Aceh) dan (ketua PWNU Aceh) Tgk. H. Faisal Ali.

Seminar ini, di ikuti oleh 60 orang peserta dan berlangsung selama sehari yang di mulai dari pukul 09.30 s/d 17.35 Wib, para peserta yang hadir merupakan perwakilan dari kepala KUA Kecamatan Se-Kota Banda Aceh dan Se-Kabupaten Aceh Besar, para pimpinan dayah yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar, serta para pengurus cabang NU se-Aceh dan Ormas Islam.

Ketua PWNU Aceh Tgk H. Faisal Ali, dalam sambutannya memaparkan, tentang sebab dan faktor kurangnya kepedulian masyarakat indonesia umumnya, masyarakat aceh kususnya terhadap waqaf,

Menurut beliau diantaranya karena factor minimnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, kurangnya sosialisasi tentang waqaf dari pihak terkait, masih lemahnya manajemen waqaf yang ada di tempat kita, maka melalui seminar ini mari kita ciptakan dan kita bangun bahkan kita sosialisasi nilai-nilai waqaf dalam kehidupan masyarakat sehingga nantinya masyarakat mengetahui makna waqaf, papar Ketua PWNU Aceh.

Prof. Dr. Tgk.H. Muslim, MA, dalam paparan materinya beliau mengatakan, bahwa selama ini, umat islam di Indonesia khususnya masyarakat di perdalaman masih banyak yang beranggapan bahwa asset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja diatas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Karna hal tersebut juga bagian dari Ibadah.

Adapun Drs. H. Mukzi Abdullah selaku Kasi Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenag Aceh dalam paparan materinya, beliau lebih menjelaskan tata kelola dan pengurusan waqaf, dimana pradigma wakaf pada masa lalu lebih berorientasi pada prinsip keabadiaanya, tetapi di zaman sekarang lebih berorientasi pada prinsip kemamfaatannya. (ismi)
Senin, 25 Februari 2013
Rumah Wakaf Indonesia akan Membangun Rumah Bersalin Gratis

Rumah Wakaf Indonesia akan Membangun Rumah Bersalin Gratis

(Rumah Wakaf Indonesia) Lembaga Rumah Wakaf Indonesia sedang mempersiapkan pembangunan rumah bersalin gratis yang berstandar internasional. Kita biasa menyebutnya RBSK yaitu rumah bersalin sehat keluarga.

1. Tahapan awal yaitu pembukan lahan sudah kami jalankan 100% alias rampung.
2. Bouplank sudah 100%
3. Perbaikan listrik 100%
4 .Bedeng 100%
5. Bor air baru 25%
6. Galian pondasi bor pile 60%
7. Galian pondasi telapak 50%

sumber: http://rumahwakafindonesia.blogspot.com
Penukaran Benda Wakaf Dibolehkan

Penukaran Benda Wakaf Dibolehkan

Medan, (analisadaily.com). Penukaran benda wakaf (istibdal al waqf) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan, karena untuk mempertahankan keberlangsungan manpaat wakaf.
Dan yang terpenting penukaran benda wakaf tersebut dengan ganti rugi yang memiliki nilai sepadan atau lebih baik.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Kota Depok, Jawa Barat, Dr. KH. Ahmad Dimyathi Badruzzaman MA di Kantor MUI Kota Medan, Sabtu (26/1).

Dia yang mengungkapkan itu pada muzakarah MUI Kota Medan menyampaikan, keputusan itu sesuai dengan fatwa dari MUI Pusat tentang Wakaf.

Dalam putusan itu, lanjutnya juga disebutkan benda wakaf yang boleh dijual tersebut dengan ketentuan, adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif.

Hasil penjualan harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti.

Kemudian yang terpenting lagi adalah kemanpaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepada dengan benda wakaf sebelumnya. Juga alih fungsi benda wakaf dibolehkan, sepanjang kemaslahatannya lebih dominan.

Tradisional

Dia juga menyampaikan rasa sayang, karena pada umumnya tanah wakaf di Indonesia masih dikelola secara konsumtif dan tradisional.

Akibatnya jangankan untuk menanggulangi permasalahan sosial ataupun ekonomi umat, untuk memelihara serta melestarikannya saja tidak mampu," ungkapnya.

Muzakaran dihadiri ratusan umat Islam Kota Medan itu, dihadiri Ketua Umum MUI Kota Medan Prof. Dr. H. Mohd Hatta, Sekretaris Umum H Hasan Matsum M.Ag, KH Nizar Syarif, Ketua Komisi Dakwah KH Zulfikar Hajar Lc, Dr H Abdullah dan undangan lainnya.

Disampaikan Dimyathi, pada dasarnya menukar tanah wakaf (istibdalul ardhil mauqufah) ataupun benda lain yang telah diwakafkan tidak boleh dilakukan.

Sebab, lanjutnya, tanah ataupun benda lain yang telah diwakafkan tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh ditukar, karena akan menyebabkan hilangnya kelestarian wakaf.

Kendati pun demikian, dalam kondisi darurat, seperti tanah atau benda wakaf telah rusak atau tidak berpungsi lagi atau terkena gusur, maka tanah dan benda wakaf tersebut boleh ditukar.

"Syaratnya uang hasil penjualan harus dibelikan tanah maupun barang yang penggunaannya sama seperti benda wakaf semula," ujarnya dan menjelaskan beberapa ulama seperti Imam Ibnu Qudamah, Imam Abu Zakirya Yahya bin Syaraf an Nawawi berpendapat seperti itu.(rmd)
Potensi Wakaf Besar Namun Belum Maksimal Pengelolaannya

Potensi Wakaf Besar Namun Belum Maksimal Pengelolaannya

Hidayatullah.com--Wakaf adalah salah satu potensi yang bernilai ekonomi bagi umat Islam yang sangat besar. Namun penerima (nazhir) wakafnya kebanyakan belum mampu mengola wakaf tersebut secara baik dan produktif.Sehingga meski berpotensi besar dan mampu menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi umat,masih seperti potensi yang tidur saja.

Demikian diungkapkan Prof.Dr .Uswatun Hasanah dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam sebuah seminar “Potensi dan Peranan Wakaf Dalam Membangun Ekonomi Umat" di kampus Universitas Islam Bandung (Unisba),Sabtu (12/01/2013).

Dalam uraiannya,  Uswatun memaparkan meski umat Islam menyadari bahwa wakaf merupakan salah satu sumber ekonomi namun hingga saat ini hanya sedikit yang dimanfaatkan secara maksimal dan produktif.Padahal wakaf mempunyai cakupan pemanfaatan yang luas dan tidak sekedar untuk membangun masjid saja.

“Karena itu, kita jika akan memberikan wakaf kepada penerima (nazhir) tesebut maka harusnya dilakukan semacam fit and propher test .Hal ini semata untuk mengetahui sejauh mana pihak tersebut mempunyai kemampuan mengelola wakaf tersebut agar apa yang dilakukannya bisa memberikan manfaat dan berdaya guna bagi kepentingan umat,” jelas wanita yang juga Guru Besar Hukum Islam dari Fakultas Hukum UI tersebut.

Untuk itu dirinya berharap BWI yang mulai dibentuk di daerah-daerah bisa mensosialisisikan tentang pegelonlaan wakaf secara baik dan benar serta produktif sehingga potensi tersebut bukan lagi potensi tidur saja.

Hal yang sama juga diakui Prof. Dr Maman Abdurrahman dari Unisba.Guru Besar Unisba yang juga Ketua Umum Persatuan Islam (Persis) ini mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpinnya memang cukup konsen terhadap pengelolaan wakaf ini. Hingga saat ini sudah ada 19 DPW Persis di Indonesia yang telah mengelola wakaf umat.Karenanya ormas yang dipimpinnya itu berupaya mengelola wakaf ini secara baik dan diharapkan mampu berkontribusi bagi kepentingan umat

“Persis mengakui bahwa wakaf adalah potensi umat Islam yang mesti dikembangkan dan disosialisasikan,”jelasnya

Maman juga mengungkapkan bahwa ormas yang dipimpinnya tersebut pada awalnya mempunyai dana abadi umat sekitar Rp.400 juta.Namun setelah dikelola melalui toko emas maka tumbuh menjadi Rp.6 miliar selama 10 tahun. Sementara wakaf tanah saja saat ini Persis memiliki tanah yang harus dikelola seluas 2.305.534 m2.

"Hal ini menunjukkan jika wakaf di negeri ini cukup besar. Tinggal bagaimana mengelolanya secara baik untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi umat Islam yang juga mayoritas di negeri ini," imbuhnya.

Senada dengan Maman, Luthfi Afandi selaku Direktur Wakaf Pro 99 mengakui meski lembaganya baru disahkan tahun 2011 lalu, namun selama tahun 2012 lembaganya mampu mengumpulkan dana wakaf sebesar Rp.1,2 miliar .

“Wakaf produktif yang telah kita kelola kini disalurkan bagi bea siswa pelajar dan mahasiswa, rumah bersalin cuma-cuma, media Islam sebagai sarana dakwah, klinik thibbun nabawi, apotik dan toko busana. Sementara hasil usaha dari pengelolaan tersebut menghasilkan dana sebasar Rp.550 juta setiap tahunnya,”jelas Luthfi.

Sementara saat ini Wakaf Pro 99 tengah mengembangkan Wakaf Pemakaman Muslim Firdaus Memorial Park.Sebuah pemakaman muslim yang diperuntukan bagi kaum dhuafa di perkotaan yang kesulitan mendapatkan lahan selain harga yang mahal.*
Minggu, 24 Februari 2013
BWI Kota Padang Panjang akan menggalakkan Pengelolaan Wakaf Produktif

BWI Kota Padang Panjang akan menggalakkan Pengelolaan Wakaf Produktif


Padang Panjang (Sumbar), BAKINNews - Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kota Padang Panjang akan menggalakkan pengelolaan wakaf produktif, untuk dapat dikelola bagi kemaslahatan umat di daerah itu.

Karena belum terkelolanya wakaf yang diserahkan olah masyarakat. "Selama ini wakaf yang diberikan masyarakat belum terkelola untuk bisa diproduktifkan, sehingga kondisi itu memotivasi kita untuk menggalakkan wakaf produktif di Kota Padang Panjang," kata Ketua BWI Perwakilan Kota Padang Panjang Nasrullah Nukman saat melakukan sosialisasi BWI Perwakilan Padang Panjang di Rumah Makan Pak Datuk Silaing Bawah.

 Dikatakannya, peran dan fungsi wakaf sebagai instrumen pengembangan ekonomi umat sangat besar manfaatnya. Tapi pengembangan wakaf produktif di Indonesia kurang dimaksimalkan dengan benar. Akibatnya pengembangan dana wakaf di Indonesia ini masih kalah dibandingkan dengan negara negara lain di kawasan Asia Tenggara.

"Berkaca dari hal itu, maka kita di Kota Padangpanjang ini akan menggalakan pengelolaan wakaf produktif yang nantinya bisa membantu para kaum dhuafa," katanya.

Dikatakan Nasrulah Nukman, agar pengelolaan wakaf produktif tersebut bisa dilakukan dengan baik, maka BWI Kota Padang Panjang selalu menyosialisasikan seputar wakaf produktif itu kepada seluruh elemen masyarakat. "Seperti yang kita lakukan saat ini kepada aparatur pemerintah mulai dari tingkat Kecamatan sampai ke Kelurahan dan sejumlah elemen masyarakat," paparnya.

Lanjutnya, metitik lemah pengelolaan wakaf selama ini pada kualitas sumber daya manusia dan masih minimnya sosialisasi. “Para nadzir atau pengelola wakaf yang profesional hanya berjumlah 30 persen, sementara 70 persen sisanya kurang profesional. Berdasarkan data ini wajar dalam pendayagunaan wakaf di Indonesia kurang produktif,” ujarnya.

Dibandingkan dengan Singapura yang penduduk muslimnya sangat kecil, pengelolaan wakafnya masih lebih besar dibandingkan Indonesia. “Masih tertinggal jauh,” ungkapnya. Dia juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar bisa memberikan dukungan kepada BWI demi terealisasinya wakaf produktif di Kota yang berjuluk "Serambi Mekah" itu.
Wakaf Al-Azhar meluncurkan Kartu Wakaf Produktif

Wakaf Al-Azhar meluncurkan Kartu Wakaf Produktif

Jum’at, 15 Februari 2013 di Masjid Agung Al-Azhar, Wakaf Al-Azhar meluncurkan produk terbaru dari wakaf yaitu Kartu Anggota Wakaf Produktif Al-Azhar bekerja sama dengan Takaful Indonesia, yang dimana produk kartu tersebut bernilai Rp. 100.000,- sudah bisa mendapat asuransi kecelakaan selama satu tahun dan berwakaf.


Manfaat Kartu Anggota Wakaf Produktif Al-Azhar :

Santunan Uang Duka :
1. Meninggal bukan karena kecelakaan          
 - Santunan ahli waris   : Rp.   5.000.000,-
 - Wakaf Produktif       : Rp.   5.000.000,-

2. Meninggal karena kecelakaan              
 - Santunan ahli waris   : Rp. 30.000.000,-
 - Wakaf Produktif       : Rp. 20.000.000,-
 
3. Biaya perawatan Rumah Sakit karena kecelakaan
  - Maksimum              : Rp.   3.000.000,-/Thn

4. Wakaf Produktif      : Rp.        25.000,-

Masa berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal registrasi

Info: 021-7234624, BB: 28617DAE
follow https://twitter.com/wakafalazhar

Profil Badan Wakaf Indonesia

Profil Badan Wakaf Indonesia

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsure pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU No.41/2004).

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55, 56,  57, UU No.41/2004).

TUGAS DAN WEWENANG

Sementara itu, sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
  2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
  3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
  4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
  5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
  6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No.4/2006 pasal 53, meliputi:
  1.  Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
  2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
  3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
  4. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
  5. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya.
  6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.
Tugas-tugas itu, tentu tak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab. Untuk itu, BWI merancang visi dan misi, serta strategi implementasi. Visi BWI adalah “Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”. Sedangkan misinya yaitu “Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.

STRATEGI

Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:
  1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
  2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
  3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
  4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
  5. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
  6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
  7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
  8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.
Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Peneltian dan Pengembangan Wakaf.
Profil Pusbang Wakaf DT

Profil Pusbang Wakaf DT

Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid atau yang dikenal dengan istilah Pusbang Wakaf DT adalah salah satu lembaga yang berada di bawah Yayasan Daarut Tauhiid Bandung. Pusbang Wakaf DT mempunyai visi yaitu Menjadi Lembaga Wakaf yang Amanah, Profesional dengan Berorientasi Kepada Sebesar-besarnya Kemanfaatan Ummat (Mauquf Alaih).

Pusbang Wakaf DT adalah salah satu lembaga di Daarut Tauhiid yang menghimpun dana wakaf untuk kemudian dikelola yang tujuan utamanya adalah untuk kemanfaatan umat. Asset wakaf yang dikelola oleh Pusbang Wakaf DT insya Allah dioptimalkan secara produktif. Sewa gedung di Daarut Tauhiid Bandung adalah salah satu cara dari Pusbang Wakaf DT untuk mengoptimalkan aset wakaf. untuk informasi sewa gedung Daarut Tauhiid silahkan Hubungi (022)2003807 / 2006655 atau datang langsung ke kantor Pusbang Wakaf DT yang beralamat di Jl.Gegerkalong Girang No. 67 Bandung.
Profil Badan Wakaf Al-Qur'an

Profil Badan Wakaf Al-Qur'an

Badan Wakaf Al Qur'an adalah organisasi nirlaba (non-profit organization), berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

Visi:
Menjadi lembaga filantropi wakaf profesional, yang mampu mengembangkan potensi wakaf di Indonesia sesuai syariah untuk kemashlahatan kaum muslimin dan masyarakat.

Menjadikan Wakaf Sebagai Gaya Hidup Muslim

Misi:
Menyalurkan Al Qur'an kedaerah-daerah rawan pendidikan dan rawan aqidah.
Mengajarkan Al Qur'an dengan metode yang membekas dan implementatif disertai berbagai program pendukung yang inovatif sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat.
Memberikan manfaat kepada umat melalui program wakaf

Kilas Balik:

Al-Quran adalah petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira bagi setiap mukmin yang mengerjakan amal shaleh.

Al Quran juga merupakan pedoman praktis (amaliy) untuk manusia ketika menjalani berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu mengajarkan Al Quran di tengah masyarakat, dalam bentuk yang implementatif adalah suatu hal yang dharuri (penting).

Atas kesadaran ini, maka pada tahun 2005 sejumlah Ulama dan Profesional Muslim menggagas sebuah lembaga yang diberi nama Badan Wakaf Al Qur'an (BWA) dan tercatat dalam Akte Notaris H. Rizul Sudarmadi No. 119 Tanggal 28 April 2005.Pada 1 Juni 2006, BWA mendapat sambutan baik dan dukungan dari MUI sesuai dengan Surat Rekomendasi MUI Nomor U-217/MUI/VI/2006.
Profil Tabung Wakaf

Profil Tabung Wakaf

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah lembaga yang berkhidmat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola sumberdaya wakaf secara produktif, profesional dan amanah.
TWI didirikan oleh Dompet Dhuafa pada 14 Juli 2005 sebagai sebuah komitmen dalam mengembangkan sumberdaya wakaf agar mampu produktif dan mendukung pengembangan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah terlaksana berkat pengelolaan sumberdaya zakat, infak dan sedekah secara amanah dan profesional.
Visi

Menjadi lembaga terdepan yang terpercaya dan handal dalam menggalang dan mengelola sumberdaya wakaf secara produktif, profesional dan amanah sehingga mampu berperan aktif  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya potensi dan peran wakaf dalam berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
Menggalang seluas-luasnya dukungan sumberdaya masyarakat dalam mewujudkan peran wakaf untuk berkontribusi aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Memastikan pengelolaan yang optimal seluruh harta wakaf yang telah diamanahkan masyarakat sehingga dapat memberikan hasil, surplus dan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menjalin sinergi dengan seluruh stakeholder yang terkait dalam meningkatkan peran aktif wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.
Profil Wakaf Al-Azhar

Profil Wakaf Al-Azhar

Wakaf Al-Azhar adalah Pengelola Wakaf yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar untuk mengembangkan serta mengelola WAKAF PRODUKTIF dalam mendukung aktiftas pendidikan dan dakwah.

Beraktifitas dengan mendayagunakan sumber daya dan partisipasi masyarakat, berorientasi pada produktifitas wakaf untuk mendukung YPI Al-Azhar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta pengembangan dakwah agar lebih mendunia.

Wakaf Al-Azhar lahir terinspirasi oleh pengelolaan Wakaf Al-Azhar Kairo di Mesir yang berkembang pesat dengan mengelola WAKAF PRODUKTIF berupa; Rumah Sakit, apartemen, hotel, perkebunan serta menjalankan berbagai usaha sehingga dapat memberikan beasiswa kepada 400.000 mahasiswa, memberikan insentif yang memadai kepada 11.000 dosen dan mampu mengembangkan dakwah serta mengirimkan banyak ulama ke mancanegara.

Maka dengan dukungan semua pihak YPI Al-Azhar berikhtiar mengembangkan WAKAF PRODUKTIF sebagai wujud pemberdayaan ekonomi ummat untuk masa depan Pendidikan dan Dakwah.

Pengelola Wakaf Al-Azhar melakukan aktifitas berdasarkan:

SK YPI Al-Azhar

Nomor: 10/VIIKEP/YPIA-P/1431. 2010
Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 3 Sya’ban 1431 H/15 Juli 2010
Tertanda: H. Hariri Hady (Ketua Umum) dan H. Badruzzaman Busyairi (Sekretaris Umum)

Visi dan Misi
VISI:
"Menjadi institusi pengelola wakaf yang profesional, transparan dan dipercaya masyarakat serta mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional”.

MISI:
“Menjadikan Wakaf Al-Azhar sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf untuk mendukung kepentingan pendidikan dan dakwah ditingkat nasional serta internasional”.
Landasan Hukum Wakaf

Landasan Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari`atkan ibadah wakaf bersumber dari :

A. AYAT AL-QUR’AN
Al-Quran Surat Al Haj : 7

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

Al-Quran Surat Ali Imran : 92

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui”

B. SUNNAH RASULULLAH SAW.
Hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata: bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, apa yang engkau perintahkan kepadaku ?” Rasulullah menjawab: “Bila kamu suka,kamu tahan (pokoknya)”. Kemudian Umar shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan :

Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi saw mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR.Bukhari dan Muslim)

Asuransi Syariah Tumbuh 40 Persen 2013

Asuransi Syariah Tumbuh 40 Persen 2013


Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) memperkirakan pertumbuhan industri asuransi syariah pada 2013 mencapai 30-40 persen. Tahun depan juga diperkirakan akan menjadi puncak pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia.

Pertumbuhan ini didorong oleh bertambahnya satu perusahaan asuransi syariah akibat dua aturan baru di industri tersebut. Kedua aturan tersebut adalah modal minimal perusahaan dan spin off unit usaha syariah perusahaan asuransi.

Wakil Ketua Umum Bidang Statistik AASI, Srikandi Utami, mengaku tidak bisa memastikan apakah tahun depan akan ada perpindahan dari konvensional ke syariah akibat dua regulasi tersebut. "Tapi tahun ini ada satu perusahaan syariah lokal baru," kata Srikandi, Selasa (4/12).

Srikandi menuturkan saat ini perusahaan bukan hanya sekadar harus memenuhi modal melainkan pengelolaan dana yang prudent dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu perusahaan asuransi baik konvensional maupun syariah harus memenuhi standar tersebut.

Beberapa perusahaan sedang gencar-gencarnya melakukan persiapan spin off. Salah satunya adalah unit usaha syariah Asuransi Manulife. Manulife berencana akan melakukan spin off pada 2014 dengan persiapan sepanjang 2013.

Berbeda dengan Manulife, Adira Insurance baru akan melakukan spin off bila perusahaan sudah membukukan premi Rp 250 miliar. Hal ini bertujuan agar perusahaan bisa membiayai operasionalnya sendiri. Presiden Director Adira Insurrance, Indra Baruna, baru-baru ini mengatakan unit usaha syariahnya telah menyumbang 6 persen dari total premi perusahaan. Per Oktober premi unit usaha syariah Adira adalah Rp103 miliar. (Republika)
Badan Wakaf Indonesia Jabar Resmi Dikukuhkan

Badan Wakaf Indonesia Jabar Resmi Dikukuhkan


BANDUNG (bisnis-jabar.com)-Gubernur Jawa Barat resmi mengukuhkan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Jawa Barat periode 2012-2015.

Acara pengukuhan tersebut dilangsungkan di Aula Barat,Gedung Sate, Bandung, Rabu (2/1/2013) pukul 09.30. Hadir dalam acara tersebut Ketua MUI Jabar yang juga Wakil Ketua BWI Pusat Hafidz Ustman, Kakanwil Kemenag Jabar Saeroji juga sejumlah perwakilan ormas Islam.

Kakanwil Kemenag Jabar Saeroji mengatakan wakaf adalah salah satu instrumen dalam ajaran Islam sebagai alat untuk memberdayakan umat. “Tapi potensi wakaf di Jabar belum tergarap optimal. Wakaf masih dikelola secara tradisional dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan,” katanya.

Dengan terbentuknya BWI di Jabar, Saeroji berharap pengelolaan wakaf di Jabar bisa dikelola secara profesional dan memberikan manfaat lebih pada umat Islam.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyambut baik dengan dilantiknya para pengurus BWI Jabar ini. Menurutnya dengan adanya BWI ini permasalahan wakaf di Jabar yang belum optimal bisa terselesaikan.

Menurut dia, wakaf di Jabar masih seperti nikah siri. “Ada akadnya,sah,tapi tidak ada surat-suratnya,” katanya. (ija)
Peruntukan 21.000 Lokasi Wakaf di Jabar Belum Jelas

Peruntukan 21.000 Lokasi Wakaf di Jabar Belum Jelas

BANDUNG (bisnis-jabar.com)-Ribuan lokasi tanah wakaf di Jawa Barat saat ini belum jelas peruntukannya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Saeroji mengatakan Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya jumlah wakaf di Jabar ada sebanyak 74.156 lokasi dengan luas lahan 215.312.337,5 juta meter persegi.

Dari jumlah tersebut, peruntukannya antara lain digunakan untuk tempat ibadah sebanyak 38.548 lokasi, tempat pendidikan 7.468 lokasi, pondok pesantren 3.634 lokasi. Kemudian untuk usaha dan jasa 51 lokasi, makam 1.852 lokasi, panti asuhan 105 lokasi, pertanian 1.535 lokasi.

“Sedangkan yang belum jelas peruntukannya 21.089 lokasi,” katanya di Gedung Sate,hari ini.

Selain itu, sekitar 10% tanah wakaf yang ada saat ini menurut dia belum disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Ini persoalan yang dihadapi tanah wakaf di Jabar, khususnya tanah wakaf di perkotaan,karena sering tidak ada sedikitpun bukti berkaitan dengan wakaf,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sendiri mengusulkan agar dilakukan survei terhadap wakaf dengan menggandeng badan pusat statistik (BPS).

“Data yang ada kan menjadi acuan. Mengapa perlu disurvei, karena siapa tahu ada wakaf-wakaf yang tidak terdata,” katanya.

Menurut Heryawan, basis dari tanah wakaf ialah berada di Kantor Urusan Agama (KUA) dan hal tersebut yang akan digunakan sebagai acuan untuk survei.

“Di semua KUA pasti ada ikrar wakaf, basisnya itu yang akan digunakan. Ada ikrar wakaf yang langsung disertifikasi ke BPN ada yang ikrar saja di KUA saja. Tapi tidak terdata di lembaga,” katanya. (ija)
Sabtu, 23 Februari 2013
Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat

Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat


Wakaf adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.

Sebagai suatu lembaga keagamaan, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.

Adapun dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran wakaf.

Dengan demikian, jika wakaf dikelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan. Di berbagai negara yang perwakafannya sudah berkembang dengan baik, wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Negara yang sangat berpengalaman dalam mengembangkan wakaf, antara lain Mesir dan Turki. Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah Wizaratul Auqaf. Salah satu di antara kemajuan yang telah dicapai oleh Badan Wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja. Dengan dikembangkannya wakaf secara produktif, wakaf di Mesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Di samping Mesir, masih ada beberapa negara yang mengelola wakaf secara produktif, salah satunya adalah Turki. Di Turki, wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf.

Dalam mengembangkan wakaf, pengelola melakukan investasi di berbagai perusahaan, antara lain: Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation; Tasdelen Healthy Water Corporation; Auqaf Guraba Hospital; Taksim Hotel (Sheraton); Turkish Is Bank; Aydin Textile Industry; Black Sea Copper Industry; Contruction and Export/Import Corporation; Turkish Auqaf Bank.

Hasil pengelolaan wakaf itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepentingan sosial lainnya.

Solusi Pengentasan Kemiskinan

Sementara di Indonesia, saat ini kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Walaupun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, namun kebijakan pemerintah itu belum mampu mengentaskan kemiskinan.
Kemiskinan merupakan persoalan yang menakutkan, yang dapat merajalela dan berpengaruh kepada sistem kehidupan yang lebih makro, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus dilenyapkan.

Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk menghadapi masalah kemiskinan tersebut, sebenarnya dalam Islam ada beberapa lembaga yang potensial untuk dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan, salah satu di antaranya adalah wakaf.

Untuk menghadapi masalah kemiskinan tersebut, sebagaimana pengalaman Mesir dan Turki sudah seharusnya kita mengembangkan wakaf produktif.

Sudah selayaknya bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya menyambut baik kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf karena Benda wakaf yang diatur dalam undang-undang tentang wakaf ini tidak dibatasi benda tidak bergerak saja, melainkan juga benda-benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam termasuk wakaf uang dan surat berharga.

Pertanyaannya, mengapa wakaf yang sudah dipraktikkan di Indonesia sejak masuknya Islam di tanah air, sampai saat ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan umat, sementara jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak dan luas? Masalah berikutnya adalah bagaimana cara mengembangkan harta wakaf tersebut?

Menurut penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat.

Pertama, masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf.

Kedua, pengelolaan dan manajemen wakaf. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaannya yang tidak profesional.

Ketiga, benda yang diwakafkan. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.

Keempat, nazir wakaf. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazir. Nazir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazir yang profesional.

Untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini sudah tidak ada masalah lagi, karena dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah diatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif.

Wakaf Uang

Wakaf uang penting sekali dikembangkan di negara-negara yang kondisi perekonomiannya yang kurang baik, karena berdasarkan pengalaman di berbagai negara hasil investasi wakaf uang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Adapun pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat sering bertanya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan wakaf uang? Wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf `alaih (penerima wakaf).

Menurut M.A. Mannan, wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf.

Adapun sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf uang yang dikelola oleh (Social Invesment Banking Limited) SIBL yang dipimpin Prof. Mannan antara lain adalah untuk peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, akademi dan universitas, mendanai riset, mendirikan rumah sakit, menyelesaikan masalah-masalah sosial non-muslim, dan membantu proyek-proyek untuk penciptaan lapangan kerja yang penting untuk menghapus kemiskinan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Wakaf disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pada saat ini sudah ada lima Bank Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yakni PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Divisi Syariah; PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.; PT. Bank DKI Jakarta; PT. Bank Syariah Mandiri; dan PT. Bank Mega Syariah Indonesia.

Potensi Indonesia

Wakaf uang penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia di saat kondisi perekonomian kian memburuk. Dalam masalah ini, Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan antara 500.000 sampai 10.000.000, maka wakaf yang terkumpul selama satu tahun sejumlah 3 triliun rupiah.

Masalahnya, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada mauquf `alaih, tetapi nazir harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu. Oleh karena itu menurut saya, nazir selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf, juga harus memiliki berbagai kemampuan yang yang menunjang tugasnya sebagai nazir wakaf produktif.

Untuk meningkatkan kualitas nazir tersebut, maka pembinaan terhadap mereka perlu segera dilakukan. Untuk itu di dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Adapun tugas dan wewenang BWI disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1).

Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa BWI mempunyai beberapa tugas dan wewenang, antara lain melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf, lalu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

Sehubungan dengan tugas dan wewenangnya tersebut BWI merumuskan visi, yaitu terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Adapun misinya adalah menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, BWI telah merumuskan beberapa strategi sebagaimana tertulis dalam naskah, dan untuk merealisasikan visi, misi, dan strategi yang sudah ada, BWI mempunyai lima divisi, yaitu Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat dan Divisi Penelitian dan Pengembangan.

Diharapkan dengan strategi dan program-program kerja divisi-divisi yang ada, BWI dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Untuk merealisasikan program-program tersebut, tidaklah mudah. Oleh karena di samping memerlukan biaya yang cukup besar, sumberdaya yang memadai, juga diperlukan peraturan untuk menjalankannya.

Sebagai contoh kasus, dalam menerapkan wakaf uang. Meskipun beberapa bank yang ditunjuk Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang sudah siap untuk mengaplikasikannya, tetapi sampai saat ini belum dapat bekerja secara optimal karena Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang seperti diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 masih dalam proses.

Untuk mengelola wakaf uang, BWI telah mengeluarkan Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang (Peraturan BWI No. 1 dan 2 tahun 2009). Dengan Peraturan BWI tersebut diharapkan nazir wakaf uang yang selama ini sudah ada, dapat mengaplikasikannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Penulis yakin dengan pembinaan nazhir yang akan dilakukan BWI, di masa yang akan datang, Indonesia akan memiliki nazir-nazir yang profesional, yang mampu mengelola wakaf secara produktif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, hasil pengembangan wakaf yang dikelolanya dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Meskipun demikian, harus kita sadari bersama bahwa berhasilnya pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan nazir, tetapi juga sangat tergantung pada komitmen bersama antara nazir, masyarakat khususnya umat Islam, BWI dan pemerintah. Wallahu a'lam. (*)

*Penulis (Uswatun Hasanah) adalah Ketua Litbang Badan Wakaf Indonesia dan Guru Besar Hukum Islam FHUI. (sumber: http://www.antaranews.com/view/?i=1243497210&c=ART&s=TEL)
Sejarah dan Perkembangan Wakaf

Sejarah dan Perkembangan Wakaf


Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW." (Asy-Syaukani: 129).

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:

Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakatIslam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah sebelumnnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dekeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’iy di samping kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa’) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusus mazhab Syi’ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka’bah (kiswatul ka’bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka’bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yanbg dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari’at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-udangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.*

sumber: http://bwi.or.id
no image

Syarat Wakaf


1. Syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqif)
Syarat-syarat al-waqif ada empat, pertama orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Kedua dia mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Ketiga dia mestilah baligh. Dan keempat dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

2. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf)
Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh ah; pertama barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga Kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (majhul), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif). Keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai’).

3. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih)
Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (mu’ayyan) dan tidak tertentu (ghaira mu’ayyan). Yang dimasudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang sesorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (al-mawquf mu’ayyan) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (ahlan li al-tamlik), Maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghaira mu’ayyan; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.

4. Syarat-syarat Shigah Berkaitan dengan isi ucapan (sighah)
Pertama, ucapan itu mestilah mengandungi kata-kata yang menunjukKan kekalnya (ta’bid). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat ghaira tammah.
Tanah Wakaf Terkena Proyek Tol Gempol-Pandaan

Tanah Wakaf Terkena Proyek Tol Gempol-Pandaan


Jakarta - Pembangunan tol Trans Jawa ruas Gempol-Pandaan, Jawa Timur saat ini sedikit terhambat karena pembebasan tanah belum beres total. Salah satunya adalah tanah wakaf. Karena itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto akan menyurati Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama, berkenaan dengan kemungkinan pembebasan tanah wakaf.

Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga Abdul Hadi mengatakan dalam proses pembebasan tanah ini, terdapat 5 bidang tanah yang ketiga diantaranya sedang dalam proses. "Jasa Marga mengharapkan Menteri PU dapat membantu mempercepat proses tersebut," ungkap Abdul Hadi, kemarin (21/2).

Selain itu juga Abdul menambahkan bahwa terdapat 79 bidang tanah yang masih dikonsinyasi, saat ini 20 bidang sudah terima pembayarannya, 14 bidang sedang dalam proses dan Abdul mengharapkan sisanya juga cepat terselesaikan.

Dari data Jasa Marga pembebasan lahannya sudah mencapai 99,83 persen."Saat ini progress fisik tol Gempol Pandaan seksi I sudah mencapai 33 persen sedangkan untuk seksi II sudah mencapai 15 persen," jelas Abdul Hadi.

Tol Gempol-Pandaan mempunyai panjang 13,61 km dengan biaya investasi Rp 1,167 triliun, sedangkan untuk biaya tanah adalah sebesar Rp 175 miliar. (tribunnews)
Jumat, 22 Februari 2013
Produktifkan Lahan Wakaf, TWI Gandeng Mitsubishi Electric

Produktifkan Lahan Wakaf, TWI Gandeng Mitsubishi Electric

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompet Dhuafa menggandeng PT Mitsubishi Electric untuk memproduktifkan lahan wakaf. Bertempat di lahan wakaf seluas 1,5 hektar Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Sentul Bogor, kegiatan perdana penanaman 1.000 pohon sengon telah dilaksanakan pada 3 November 2012 lalu. Jumlah ini adalah aktivitas perdana dari total target 4.000 pohon sengon yang akan ditanam.

Dalam acara penanaman tersebut, hadir Presiden Direktur PT Mitsubishi Electric, Hitoshi Nagano, beserta sekitar 300-an jajaran direksi, manajemen dan karyawan. Dari pihak TWI, hadir jajaran staf, manajemen dan Direktur TWI, Urip Budiarto.

Nagano menyampaikan bahwa dukungan program ini merupakan bagian dari komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mitsubishi Electric yang memang fokus pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Dalam bingkai program “EcoChanges”, sinergi penanaman sengon merupakan aktivitas goes green ketiga setelah tahun lalu menanam pohon mangrove di kawasan pantai Muara Kapuk, Jakarta Utara. Dalam setiap acara, karyawan juga selalu dilibatkan dalam upaya meningkatkan kepedulian dan menambah keakraban.

Di sisi lain Urip menambahkan, proyek penanaman sengon ini berusaha memberikan nilai tambah atas lahan wakaf yang dikelola. Dengan kontur lahan wakaf yang bertebing, tidak strategis dan bersifat kritis, tentu tidak banyak opsi yang tersedia untuk membuat lahan wakaf ini produktif. Proyek ini merupakan proyek sengon kedua setelah penanaman 4.000 pohon sengon di kawasan Jonggol Bogor pada Februari 2012 lalu.

“Sengon dipilih sebagai jenis pohon terbaik mengingat mampu tumbuh di lahan kritis, pemeliharaan mudah serta jenis kayu industri yang cukup banyak dibutuhkan. Di tahun ke-5, pohon dewasa dapat ditebang. Setelah dikurangi biaya penanaman kembali, keuntungan dapat didayagunakan untuk membantu program sosial bagi dhuafa. Jadi, selain menghijaukan, lahan wakaf ini sekarang juga akan menghasilkan. Kami berterima kasih atas dukungan PT Mitsubishi Electric”, jelas Urip.

Selain donasi penanaman pohon, pada kesempatan ini juga dilakukan simbolis penyerahan donasi dari PT Mitsubishi Electric untuk RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa dan Posyandu Desa Bojong Koneng.
Kamis, 21 Februari 2013
no image

Pengusaha dukung gagasan gerakan sadar Wakaf Tunai

Palu (ANTARA News) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Tengah mendukung gagasan Kementerian Agama setempat mengenai gerakan sadar wakaf tunai sebagai salah satu solusi pemberdayaan ekonomi umat.

"Gagasan ini bagus sekali. Dulu juga saya pernah mewacanakan hal ini tetapi belum mendapat respons," kata Sekretaris Apindo Sulawesi Tengah Achrul Udaya di Palu, Senin.

Dia mengatakan, sebelum gagasan tersebut diimplementasikan di lapangan pemerintah perlu membangun sistem pengelolaan wakaf yang profesional agar menambah semangat orang untuk berwakaf.

"Kita mau lembaga yang mengelola benar-benar profesional. Lembaga pengelola itu harus teruji dan punya mekanisme pengelolaan yang terencana dan terbuka karena ini terkait dengan dana umat," kata Achrul.

Dia mengatakan, kalangan pengusaha selama ini bukan berarti enggan memberikan wakaf tunai, namun banyak pengusaha yang masih mempertanyakan akuntabilitas lembaga pengelolaan dana-dana umat.

"Kalau lembaganya profesional, terbuka, jangankan Rp100 ribu per bulan lebih dari itu pun banyak yang mau memberikan wakafnya," kata Achrul.

Selama ini, kata dia, dirinya belum melihat adanya laporan pengelolaan keuangan dari badan amil zakat yang terbuka. Kondisi ini membuat banyak pihak lebih senang memberikan langsung sebagian hartanya melalui infaq dan sedekah kepada sasaran yang dituju.

Achrul mengatakan, jika pemerintah sudah membuat lembaga yang profesional dalam pengelolaan dana-dana umat, dirinya yakin banyak donator yang siap untuk membantu.

"Jangankan Rp100 ribu per bulan, Rp100 per hari saja, dikali jumlah penduduk muslim, itu jumlahnya sudah cukup banyak," katanya.

Dia mengatakan, eksis atau tidaknya lembaga pengelolaan uang umat melalui wakaf tunai tergantung dari pengelola yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah Mochsen Alidrus pada peringatan 17 Ramadan 1433 Hijriyah mengatakan, pemerintah perlu mendorong adanya gerakan sadar wakaf tunai.

Mochsen memperkirakan, potensi wakaf tunai dari umat muslim di Sulawesi Tengah bisa mencapai Rp2,4 trilun per tahun.

Dana tersebut bisa dikelola untuk pemberdayaan ekonomi umat dan memberantas kemiskinan di daerah ini yang jumlahnya masih mencapai 15 persen dari 2,6 juta jiwa.*

sumber: http://www.antaranews.com/berita/325923/pengusaha-dukung-gagasan-gerakan-sadar-wakaf-tunai
Rabu, 20 Februari 2013
Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Syariah

Sinergi Wakaf dengan Instrumen Asuransi Syariah

Oleh Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS., Pakar Asuransi Syariah  dan Humas BWI.

Wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum. Ajaran wakaf disandarkan pada Sabda Rasulullah saw. “Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya” (HR. Muslim). (Shahih Muslim, No. 3084, jz. 8, h. 405). Para ulama fikih sepakat, yang dimaksud dengan “shadaqah jariyah” dalam hadis di atas adalah wakaf. Ulama-ulama ahli hadis pun sepakat mengamini pandangan tersebut. (Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, 2000: 328). 

Lebih rigid lagi, dalam literatur fikih, wakaf dibedakan dengan jenis filantropi Islam yang lain, semisal zakat, infak, dan shadaqah.  Wakaf adalah memberikan harta untuk dikelola oleh nazhir (pengelola), lalu hasil pengelolaan digunakan untuk kesejahteraan umum. Jadi, harta asal yang diwakafkan tersebut tetap utuh, hanya hasil investasi saja yang boleh dibagi-bagikan untuk kemaslahatan. Pendapat para fuqaha ini berdasarkan atas Hadis Nabi yang mengatakan, ahbis ashlaha wa sabbil tsamrataha, tahanlah asalnya (harta pokok yang diwakafkan) dan bagikan hasilnya (hasil pengelolaan atau investasi). (HR. Bukhari Muslim). 

Ketika berwakaf, ada empat rukun yang harus dipenuhi. Pertama, orang yang berwakaf (waqif). Kedua, benda yang diwakafkan (mauquf). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (mauquf ‘alaih). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (sighah). (Shahih Muslim bi Syarkh al-Nawawi, 1983, jz. 5, h. 324).  Benda yang dapat diwakafkan terdiri dari dua macam: benda tak bergerak misalnya tanah; dan benda bergerak contohnya uang. Selain rukun wakaf yang empat, ada satu lagi elemen penting dalam wakaf, yaitu nazhir atau pengelola harta wakaf. Nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Dalam buku-buku fiqh tidak disebutkan bahwa Nazhir termasuk salah satu rukun wakaf. Namun karena peran penting Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, maka Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menentukan Nazhir sebagai salah satu unsur wakaf.

Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan jenis Nazhir dan syarat-syaratnya sehingga pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf di Indonesia bisa lebih profesional sehingga memberi manfaat dan faedah yang maksimum. Untuk meningkatkan kinerja Nazhir, undang-undang juga telah mengatur tugas dan wewenang Nazhir. Meskipun Nazhir memiliki tugas dan wewenang yang besar dalam perwakafan, ini tidak berarti Nazhir memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Pada umumnya ulama sepakat bahwa kekuasaan Nazhir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki Wakif.

Dalam menjalankan tugasnya, Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen). (Pasal 12, UU No. 41 tahun 2004, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”). Hal ini juga bisa dirujuk dasar hukumnya pada hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khaththab ketika mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia mewakafkan tanah tersebut. Pada akhir hadis disebutkan; “Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.” (Imam Muslim, Shahih Muslim, Bab Waqf, Jz. 8, No. 3085, h. 407).

Dilihat dari sisi peruntukan, wakaf terbagi menjadi dua: wakaf keluarga (ahli, ada juga yang menyebut wakaf khusus) dan wakaf kebajikan (khairi, ada yang menyebut wakaf umum). (Wahbah al-Zuhaili, 1987, juz.8, h. 161). Wakaf keluarga adalah wakaf yang diperuntukkan bagi anak-cucu atau kerabat. Sedangkan wakaf kebajikan adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum. Pada prinsipnya, wakaf keluarga tidak berbeda dengan wakaf kebajikan. Keduanya sama-sama bertujuan membantu pihak-pihak yang memerlukan. Ini sebagai realisasi perintah Allah kepada manusia untuk membelanjakan sebagian dari hartanya untuk orang lain, sebagaimana tercantum dalam surat Ali Imran ayat 92. “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92).

Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada pemanfaatannya. Pada wakaf ahli, pemanfaatannya hanya sebatas keluarga wakif. Yakni, anak-anak mereka pada tingkatan pertama dan seluruh keturunannya secara turun temurun sampai seluruh anggota keluarga itu meninggal dunia. Baru setelah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain, seperti anak yatim piatu, fakir-miskin dan pihak lain yang memerlukan. Sedangkan yang dimaksud wakaf khairi adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum. (Wahbah al-Zuhaili, 8/161). Wakaf jenis ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber investasi untuk pembangunan ekonomi umat, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya. 

Karena itulah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda. Selain untuk menggapai keridhaan dan pahala dari Allah di hari kelak, wakaf merupakan ibadah yang juga berorientasi pada habl min al-nas, hubungan manusia dengan lingkungannya, atau biasa juga disebut kesalehan sosial. Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf banyak digunakan untuk amal sosial untuk kepentingan umum. Wujud kepentingan umum itu bisa berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu segi dari bentuk-bentuk penggunaan wakaf membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah swt melalui pintu wakaf. Dengan demikian, dilihat dari segi manfaat pengelolaannya, sejak dahulu kala, wakaf sangat berjasa besar dalam membangun berbagai sarana sebagai bentuk jaminan sosial untuk kepentingan umum demi kesejahteraan umat manusia. Prinsip ini hingga kini terus dilestarikan. 

Dalam manajemen kekinian, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama menyangkut wakaf uang yang belakangan kian gencar dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). (Pasal 28, UU No. 41 tahun 2004).  Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, tak banyak berbeda dengan wakaf tanah, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan itu tak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10 %) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90 %). (Pasal 12, UU No. 41 tahun 2004).   

Saat ini, yang sedang berjalan adalah kerjasama nazhir dengan perbankan syariah. Ini tercermin dengan keputusan Menteri Agama yang menunjuk 5 bank syariah untuk bermitra dengan nazhir dalam soal wakaf uang. (Lima Bank tersebut adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah, dan Mega Syariah. Lihat, Keputusan Menteri Agama RI, No. 92-26 Tahun 2008). Karenanya, tidak menutup kemungkinan, ke depan pengembangan wakaf uang juga bisa dipadukan dengan instrumen asuransi syariah, yang merupakan bagian dari jenis LKS dari sektor non perbankan. Sebelum melangkah pada pengintegrasian sistem wakaf dalam instrumen asuransi syariah, penulis akan menjelaskan, prinsip dasar asuransi syariah.   

Konsep Asuransi Syariah

Asuransi syariah disebut juga dengan istilah takaful, artinya tolong menolong atau saling membantu. Dalam konteks bermuamalah, takaful berarti saling memikul resiko di antara sesama manusia, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lain. (Muhammad Syakir Sula, 1996: 1). Pijakan utamanya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2, “Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah: 2). 

Secara definitif, asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001). Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling menilndungi dan tolong-menolong, yang disebut dengan ta’awun. Yaitu, prinsip hidup saling menlindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesame anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka atau resiko. (Huzaemah T. Yanggo, 2003: 23).

Atas dasar itu, premi pada suransi syariah berbeda dengan premi konvensional. Premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah terdiri atas Dana Tabungan dan Tabarru. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (life insurance) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (al-mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan menagjukan klaim, baik berupa klain nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan dana tabarru’ adalah derma atau dana kebajikan yang diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life atau general insurance). (Fatwa DSN MUI, No. 21/DSN-MUI/X/2001). 

Dalam pengelolaannya, dana nasabah atau premi dalam asuransi syariah dikelola dengan dua sistem, sistem yang mengandung unsur tabungan (saving) dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving). (Muhammad Syakir Sula, 2004: 177-179).

1. Sistem yang Mengandung Unsur Tabungan (Saving)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupuntahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda. Pertama, rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, atau peserta mengundurkan diri, atau meninggal dunia Kedua, rekening tabarru’, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, atau perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). 

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi denagn beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi menurut prinsip Al-Mudharabah. Prosentase pembagian mudharabah (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. 

2. Sistem yang Tidak Mengandung Unsur Tabungan (Non Saving)

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru’, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia, atau perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip Mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. 

Berdasarkan sistem pengelolaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akad yang dapat dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah (sama dengan mudharabah) dan atau akad tabarru’ (sama dengan hibah). Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan berntindak sebagai pengelola (mudharib), dan peserta berperan sebagai pemegang polis (shohibul mal). Sementara dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan berperan sebagai pengelola dana hibah. Dalam pelaksanaannya akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’ bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikankewajibannya. Sementara akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah. (Fatwa DSN MUI, No. 21/DSN-MUI/X/2001).

Asuransi Syariah Berbasis Wakaf

Secara umum, jenis asuransi ada dua: asuransi keluarga (ada juga yang menyebut asuransi jiwa) dan asuransi umum. Begitupula dalam asuransi syariah. Dilihat dari sisi pembagian jenis asuransi ini, ada kemiripan dengan jenis wakaf, yang terdiri dari wakaf kelurga dan wakaf umum, seperti dijelaskan di atas. Begitupula dengan tujuan keduanya, baik asuransi syariah maupun wakaf adalah untuk tolong-menolong atau saling membantu untuk meringankan beban dan kesejahteraan bersama. Meski begitu, sudah mafhum bahwa keduanya jelas berbeda, mulai dari rukun, akad, hingga pengelolaan.

Tapi setidaknya kemiripan itu, dapat dijadikan pintu masuk sistem wakaf dalam instrumen asuransi. Sebab, asuransi syariah tidak menutup kemungkinan bisa perberan sebagai penerima dan pengelola wakaf uang. Kalau bank syariah saja bisa, asuransi syariah pun juga terbuka kemingkinan. Sebab, keduanya adalah bagian dari jenis Lembaga Keuangan Syariah, yang diamanatkan undang-undang untuk bisa bekerjasama dengan nazhir dalam penerimaan wakaf uang. Ada beberapa pola yang dapat dimanfaatkan perusahaan asuransi syariah dalam mensinergikan dan mengintegrasikan sistem wakaf dalam instrumen asuransi. 

Dalam konteks ini, perusahaan asuransi syariah berperan sebagai penerima dan pengelola wakaf uang, sekaligus penyalur hasil investasi. Jadi, asuransi syariah punya peran yang sangat strategis. Ini adalah peran penuh perusahaan asuransi syariah sebagai nazhir wakaf uang. Perlu digaris bawahi, dana wakaf yang masuk sedikitpun tidak boleh berkurang, apalagi diguanakan untuk biaya operasioal, biaya klaim, atau apapun terkait dengan operasional perusahaan asuransi syariah. Dana wakaf harus menjadi “aset tetap” yang keberadaannya abadi. Karena konsep wakaf, sebagaimana disinggung di atas, adalah harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, tapi bersifat produktif dan menghasilkan manfaat. Jadi, kewajiban utama perusahaan asuransi syariah pada peran ini adalah sama dengan tugas nazhir, mengelola dan mengembangkan harta wakaf. 

Pada pengelolaan model saving (tabungan), yang biasa diberlakukan pada jenis asuransi syariah keluarga atau juga disebut takaful keluarga, dana wakaf dibagi pada dua rekening: tabungan dan tabarru’. Bedanya dengan sistem asuransi adalah: (1) dana wakaf pada rekening tabungan tidak boleh dikembalikan kepada peserta (wakif), sebab dana tersebut sudah diwakafkan. Begitupula dengan hasil investasinya, tidak boleh diberikan kepada peserta, tapi harus disalurkan atau digunakan kepada yang berhak (mauquf alaih) sesuai dengan keinginan peserta, “bebas”.  

(2) dana wakaf pada rekening tabarru’ konsepnya agak sedikit berbeda. Jika biasanya dana di rekening tabarru’ dapat langsung digunakan untuk klaim, maka ini tidak bisa diterapkan pada dana wakaf yang masuk pada rekening ini. Dana wakaf tersebut harus dikelola dan diinvestasikan terlebih dahulu, baru hasil investasinya dapat digunakan sebagai dana klaim untuk tolong menolong antarsesama peserta asuransi. Jadi, pada aras ini, saat ikrar wakaf peserta (wakif) harus menunjuk “peserta asuransi” perusahaan tersebut sebagai “mauquf alaih”. Berarti, hasil investasinya digunakan sebagai dana tolong-menolong antar sesama peserta asuransi. 

Baik  “dana wakaf” yang masuk dalam rekening tabungan maupun tabarru’, keduanya harus utuh, tidak boleh digunakan untuk opersional ataupun klaim. Dana operasional akan diambilkan dari dana hasil investasi baik yang bersumber dari rekening tabungan maupun rekening tabarru’. Sedangkan dana klaim dapat diambilkan dari hasil investasi yang bersumber dari rekening tabarru’. Setelah itu, pihak perusahaan memperoleh maksimal 10 persen dari hasil bersih pengelolaan atau investasi.  

Pengelolaan asuransi syariah berbasis wakaf ini, perusahaan asuransi sebagai nazhir, akan sangat strategis bila diterapkan dalam jenis asuransi syariah keluarga (takaful keluarga). Konsep ini mirip dengan wakaf ahli. Dalam wakaf ahli, wakif mewakafkan hartanya untuk dikelola nazhir dengan produktif. Hasil investasinya dialokasikan untuk kesejahteraan keluarga (mauquf alaih).  Konsep ini sangat cocok jika dikawinkan dengan instrumen dalam takaful keluarga. Kalau dalam takaful keluarga, perolehan manfaat atau klaim dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Berbeda halnya dengan takaful keluarga berbasis wakaf, manfaat yang diperoleh oleh pihak keluarga akan berlangsung selamanya, sampai turun-temurun dari generasi ke generasi. 

Secara operasional, premi takaful keluarga yang bersumber dari dana wakaf akan disatukan dalam “kumpulan dana wakaf peserta”. Lalu diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang tidak bertentangan dengan syariah. Keuntungan bersih (setelah dipotong operasional) yang diperoleh dari hasil investasi akan dibagikan sesuai dengan perjanjian mudharabah yang disepakati bersama, dengan ketentuan: maksimal 10% dari keuntungan untuk perusahaan asuransi, dan persentase sisanya adalah untuk “mauquf alaih”. Bila takaful biasa keuntungan dialokasikan untuk perusahaan asuransi dan peserta, lain halnya dengan takaful wakaf, keuntungan dialokasikan untuk perusahaan dan “mauquf alaih” yang ditunjuk peserta (wakif). 

Lain halnya dengan model pengelolaan dana wakaf pada model asuransi syariah non saving, tidak ada unsur tabungan. Ini biasa dipraktikkan dalam jenis asuransi syariah umum atau takaful umum. Dana dikelola dalam satu kantong yaitu rekening tabarru’ atau juga disebut rekening khusus. Konsepnya sama dengan pengelolaan dana wakaf pada rekening tabarru’ pada model saving. Dana wakaf yang terkumpul pada rekening ini tidak boleh langsung digunakan untuk operasional atau klaim. Lalau dari mana? Operasional dan premi diambilkan dari hasil atau keuntungan investasi. Sedangkan dana premi yang berupa wakaf keberadaannya tetap utuh, abadi selamanya. 

Jadi, setiap premi (dana wakaf) yang diterima perusahaan asuransi syariah akan dimasukkan dalam rekening tabarru’. Premi tersebut akan dikumpulkan ke dalam “kumpulan dana peserta” untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek produktif yang sesuai dengan syariah. Keuntungan bersih hasil investasi yang diperoleh akan dialokasikan untuk keuntungan perusahaan asuransi (maksimal 10%), dan sisanya untuk klaim atau dana tolong menolong antarsesama peserta asuransi. Pengelolaan dana wakaf pada takaful umum (model non saving) dapat dilihat pada gambar berikut.

Setelah mengetahui bagaimana konsep dan operasional asuransi syariah berbasis wakaf, kini kita bernjak pada kesimpulan akhir. Ternyata, dari perpaduan sistem tersebut, ada banyak manfaat yang bisa dipetik. 
Pertama, dana wakaf yang terkumpul di perusahaan asuransi syariah tidak akan berkurang sedikitpun. Ini merupakan karakter dari wakaf, yaitu abadi. Karenanya,  dana wakaf bak bola salju yang kian meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta asuransi dan perjalanan waktu. Dengan demikian, perusahaan asuransi akan memperoleh profit besar, sebab keberadaan dana abadi yang dimilikinya sebagai penopang peningkatan produktifitas perusahaan. Dana abadi tersebut dengan bebas dapat diinvestasikan dalam berbagai sektor, riil atau finansial, asal tak melanggar ketentuan syariah. 

Kedua, ketika membayar premi, peserta asuransi sudah otomatis berwakaf. Ada dua keuntungan yang melekat satu sama lain, keuntungan dunyawi dan ukhrawi. Keuntungan dunyawi diperoleh sebab dana yang diwakafkan itu digunakan untuk dana tolong-menolong dan kemaslahatan secara umum, sehingga tercipta kesejahteraan hidup di dunia. Sisi ukhrawi diperoleh karena ia mendapatkan pahala sebagai wakif berbentuk shadaqah jariah, yang pahalanya mengalir meski telah tutup usia.

Ketiga, peserta juga akan mendapat keuntungan berlipat ganda melalui takaful keluarga berbasis wakaf. Bahkan layak dikatakan, “Takaful keluarga berbasis wakaf, lebih dari sekedar asuransi berjangka.” Perpaduan pada instrumen ini akan memberikan manfaat jangka panjang sekali, bahkan abadi selamanya. Manfaat asuransi ini bisa dinikmati oleh keluarga atau ahli waris peserta asuransi (wakif), dari generasi ke generasi.
Copyright © 2014 Berita Update Seputar Wakaf All Right Reserved
Mari kembangkan Wakaf Produktif untuk kesejahteraan ekonomi ummat sekarang dan dimasa yang akan datang.